Warga Gili Meno Tagih Janji Atasi Krisis Air Bersih

Krisis Air Bersih Gili Jadi Sorotan Audiensi Kedua Warga

Krisis air bersih Gili Meno semakin parah, mendorong warga Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, kembali mendatangi kantor DPRD Kabupaten Lombok Utara pada Selasa (14/1/2025). Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari audiensi sebelumnya pada Kamis (14/11/2024), yang membahas solusi atas krisis yang telah berlangsung selama tujuh bulan.

Kepala Dusun Gili Meno, Masrun, menyerahkan dokumen hasil audiensi sebelumnya kepada Ketua DPRD Lombok Utara. Dokumen tersebut turut ditandatangani perwakilan dari DPRD, BPBD, Bappeda, PDAM, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, WALHI NTB, dan masyarakat Gili Meno.

Warga Desak Solusi Atas Kelangkaan Air Bersih Gili Meno

“Ada beberapa poin penting dalam hasil audiensi. Intinya, kami meminta pemerintah daerah terus melakukan suplai air bersih ke Gili Meno,” ujar Masrun, Selasa malam (14/1/2025).

Warga mendesak peningkatan volume pasokan air bersih dan penambahan titik penampungan. Mereka juga meminta DPRD merekomendasikan evaluasi kerja sama antara pemerintah daerah dan PT Tiara Citra Nirwana (PT TCN) terkait penggunaan teknologi SWRO (Sea Water Reverse Osmosis).

Solusi Jangka Panjang Lewat Pipa Bawah Laut

Sebagai solusi jangka panjang, warga mengusulkan pembangunan jaringan pipa bawah laut untuk menyalurkan air bersih dari daratan ke Gili Meno dan Gili Trawangan.

Masrun menyebut, sudah dua bulan terakhir tidak ada lagi distribusi air dari pemerintah daerah. Akibatnya, warga terpaksa mengandalkan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari.

“Situasinya sangat memprihatinkan,” ungkapnya.

WALHI: Air Bersih Adalah Hak Dasar

Direktur WALHI NTB, Amri Nuryadin, menegaskan pentingnya kelanjutan distribusi air bersih sebagai solusi darurat yang harus dipenuhi.

“Droping air bersih tidak boleh terhenti. Ini kebutuhan mendesak sekaligus hak dasar warga yang wajib dipenuhi oleh pemerintah,” tegasnya.

Ia juga mendesak Pemkab Lombok Utara segera merealisasikan hasil audiensi dan menindak PT TCN atas pelanggaran yang terjadi. Di sisi lain, percepatan proyek pipa bawah laut juga menjadi sorotan utama WALHI sebagai solusi berkelanjutan.

DPRD Pastikan Komitmen Realisasi

Ketua DPRD Lombok Utara, Agus Jasmani, menegaskan bahwa pihaknya akan segera menyurati Pemkab untuk mendorong pelaksanaan hasil audiensi.

“Utamanya terkait distribusi air bersih melalui tandon sebagai langkah darurat atau solusi jangka pendek,” ujarnya.

Agus memastikan DPRD berkomitmen mendorong Pemkab Lombok Utara untuk segera melanjutkan distribusi air, sembari merancang solusi permanen seperti pemasangan pipa bawah laut.

“Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” pungkasnya.