Jakarta –
Kepanjangan dari PPPK yakni Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Sama seumpama Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK juga tergolong Aparatur Sipil Negara (ASN).
PPPK atau disebut juga P3K yakni status kepegawaian individu yang diangkat menurut perjanjian kerja dalam instansi pemerintah. Simak fakta-fakta seputar PPPK berikut ini.
1. ASN dengan Perjanjian Kerja Jangka Waktu Tertentu
Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2018, PPPK yakni warga negara Indonesia yg menyanggupi syarat tertentu buat menjadi ASN.
Sinkron namanya, dalam rangka mengerjakan kiprah pemerintah pengangkatannya ditangani menurut perjanjian kerja dengan rentang waktu tertentu.
Singkatnya, PPPK ialah pegawai perjanjian yang direkrut pemerintah untuk bertugas di pemerintahan.
2. Memiliki Beragam Formasi
Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) CPNS dan PPPK memiliki sejumlah deretan yang ditetapkan dari setiap instansi pemerintahan.
Dirangkum dari laman resminya, per 20 Juni 2024 sejumlah deretan CPNS dan PPPK kementerian dan forum negara RI telah disetujui MenPANRB.
Sebagai contoh, berikut yakni rincian deretan PPPK 2024 di Kementerian Agama (Kemenag):
Disetujui dari total 151.489 deretan CASN yg diusulkan. Jumlah keperluan yang disetujui berisikan 20.772 deretan CPNS dan 89.781 PPPK.
Formasinya meliputi:
-Guru madrasah
-Guru Sekolah Menengah Teologi Kristen
-Guru Sekolah Menengan Atas Katolik
-Dosen PTKN
-Penyuluh agama
-Penghulu
-Talenta digital
Formasi CASN 2024 di Kemenag mulai mendapat penempatan di Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan penempatan di IKN sebanyak 1.378.
3. PPPK Punya Jenjang Karier
Sama seumpama PNS, PPPK memiliki jenjang karier. Saat dinyatakan lolos seleksi, karyawan PPPK sanggup pribadi diangkat buat mengisi jabatan yang dituju.
Terdapat tiga klaster jabatan PPPK yakni:
- Jabatan fungsional tertentu.
- Pimpinan tinggi.
- Jabatan yang lain sesuai ketetapan KemenPAN-RB dan reformasi birokrasi.
Rentang jabatan dan masa kerja kalangan mulai menyeleksi besaran honor yg diperolehnya.
3. Gaji PPPK
Gaji PPPK tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Negara Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.
PPPK akan mendapat honor dalam masa kerja tersingkat minimal satu tahun. Berikut rincian besaran honor PPPK sesuai Masa Kerja Golongan (MKG):
- Gaji PPPK Golongan I: Rp 1.938.500-Rp 2.900.900
- Gaji PPPK Golongan II: Rp 2.116.900-Rp 3.071.200
- Gaji PPPK Golongan III: Rp 2.206.500-Rp 3.201.200
- Gaji PPPK Golongan IV: Rp 2.299.800-Rp 3.336.600
- Gaji PPPK Golongan V: Rp 2.511.500-Rp 4.189.900
- Gaji PPPK Golongan VI: Rp 2.742.800-Rp 4.367.100
- Gaji PPPK Golongan VII: Rp 2.858.800-Rp 4.551.100
- Gaji PPPK Golongan VIII: Rp 2.979.700-Rp 4.744.400
- Gaji PPPK Golongan IX: Rp 3.203.600-Rp 5.261.500
- Gaji PPPK Golongan X: Rp 3.339.600-Rp 5.484.000
- Gaji PPPK Golongan XI: Rp 3.480.300-Rp 5.716.000
- Gaji PPPK Golongan XII: Rp 3.627.500-Rp 5.957.800
- Gaji PPPK Golongan XIII: Rp 3.781.000-Rp 6.209.800
- Gaji PPPK Golongan XIV: Rp 3.940.900-Rp 6.472.500
- Gaji PPPK Golongan XV: Rp 4.107.600-Rp 6.746.200
- Gaji PPPK Golongan XVI: Rp 4.281.400-Rp 7.031.600
- Gaji PPPK Golongan XVII: Rp 4.462.500-Rp 7.329.900.
4. PPPK Bisa Uang Pensiunan
Walaupun melakukan pekerjaan menurut perjanjian kerja dengan rentang waktu tertentu, PPPK juga mulai memperoleh duit pensiun. Hal ini berlaku sehabis disahkannya UU ASN 2023 yg mengambil alih UU Nomor 5 Tahun 2014.
Mengacu pada UU di atas, Pasal 22 ayat 4 berbunyi:
“Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari bau tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran Pegawai ASN yg bersangkutan,”
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa UU yang mengambil alih UU Nomor 5 Tahun 2014 mengamanatkan pemerataan kemakmuran buat ASN, baik PNS maupun PPPK, tergolong hak jaminan pensiun. Sehingga sekarang PPPK sanggup memperoleh hak seumpama PNS.
“Terkait kesejahteraan, PPPK dan ASN mulai dijadikan satu sistem. Mereka mulai juga sanggup pensiun sebab ke depan sistemnya defined contribution,” kata Anas dikutip dari keterangannya, dikutip dari laman CNBC Indonesia.
Defined contribution ialah sebuah konsep pensiun yg mewajibkan pesertanya menyisakan sebagian dari penghasilannya.
Tujuannya bagi diinvestasikan dalam sebuah instrumen investasi dan diakumulasikan selama masa kerja hingga dengan di saat pensiun.
Dalam pasal 22 disebutkan bahwa jaminan pensiun dan jaminan hari bau tanah dibayarkan sehabis pegawai ASN berhenti bekerja.
Besaran Uang Pensiun PPPK
Mengenai duit pensiun PPPK, besarannya masih akan dikontrol dalam peraturan pemerintah (PP) yang masih disusun. Oleh sebab itu, besaran duit pensiun PPPK sendiri belum sanggup ditentukan.
“Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari bau tanah untuk Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikontrol dalam Peraturan Pemerintah,” tulis Pasal 22 Ayat 6 UU Nomor 20 Tahun 2023.
“Ketentuan tentang jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (6) dikontrol dalam Peraturan Pemerintah dengan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengontrol tentang tata cara jaminan sosial nasional,” lanjut Pasal 23 hukum tersebut.
Sumber pembiayaannya berasal dari pemerintah, selaku pemberi kerja dan iuran karyawan ASN. Untuk diketahui, honor pensiunan PNS dan PPPK sama-sama dikelola oleh PT Taspen (Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) selaku BUMN yang bergerak di bidang dana pensiun dan simpanan hari bau tanah buat ASN.
Leave feedback about this