Anies Bicara Kerjasama Pemerintah Sentra Ke Wilayah Kerap Tak Sinkron

Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyinari kebijakan pemerintah sentra dan tempat yang seringkali tak sejalan. Anies pun mendorong adanya kebijakan yang sanggup menampung seluruh lini.

Hal itu disampaikan Anies dalam jadwal Rembuk Ide Transisi Energi Berkeadilan: Menelaah Gagasan dan Komitmen Calon Pemimpin Indonesia, di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Kamis (23/11/2023). Anies menyampaikan semestinya manajemen rencana dibentuk selaras dan tak tumpang tindih.

“Ketika pemerintah memiliki janji internasional diturunkan menjadi kebijakan dimengerti kementerian kementerian, kepala daerah kemudian dimengerti wali kota. Ini kepala daerah wali kota kadang tidak dengar apa yg mesti dilakukan,” kata Anies.

“Nah guidance missing, sehingga di level sanksi pemerintah tempat sanggup menghasilkan kebijakan yg inkosisten dengan janji internasional yang kami miliki alasannya nggak ada sinkronisasi,” lanjut dia.

Anies pun lantas mengaku mujur karena pernah bertugas di Kementerian dan menjadi kepala daerah. Dia pun menganggap pemerintah sentra dan tempat memang seringkali terjadi persoalan.

“Saya merasa mujur pernah bertugas di kementerian yg mencicipi sukar menyamakan daerah, di segi lain saya pernah jadi kepala tempat yang kalian nggak melempengkan juga. Makara memang ada problem dari sentra ke daerah,” paparnya.

Anies menyampaikan seringkali pemikiran program-program dari pemerintah tak hingga atau hilang ke daerah. Maka, kata dia, jikalau ada wangsit terkait energi terbarukan dari daerah, itu murni berasal dari pemerintah daerah, bukan isyarat pusat.

“Yang missing itu national guidelines on every issue in the country. Dari mulai warta energi terbarukan yg kami diskusikan sekarang, warta kesehatan, pendidikan sosial. Itu guideline nya nggak ada,” ungkapnya.

“Kalau ada wali kota kepala daerah yg menimbang-nimbang energi terbarukan ya itu inisiatif, bukan guideline dari pusat. Kepala tempat memiliki warta kesehatan ibu dan anak bukan alasannya national guideline,” sambungnya.

Mantan Gubernur Daerah Khusus Ibukota itu menetapkan ke depan mesti ada guideline sentra ke daerah. Dia pun mendorong hal itu terjadi jikalau terpilih menjadi Kepala Negara.

“Kami menyaksikan ke depan manajemen ini mesti ada national guideline. Kenapa? Wong sentra kirim transfer tempat kok. Transfer banyak tanpa KPI dan tanpa permintaan delivery atas service yang diberikan. This is time for change,” tuturnya.

anies baswedanpemerintahpemilu 2024