Genjot Layanan Logistik, Pemerintah Geber Digitalisasi Pelabuhan

Kementerian Perhubungan dikala ini terus memperkuat tata cara logistik nasional yang efisien dan kompetitif. Hal ini sesuai instruksi Kepala Negara RI lewat Inpres 5 Tahun 2020 ihwal Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Karenanya kenaikan layanan logistik transportasi maritim lewat aplikasi layanan Perahu dan barang berbasis online atau Inaportnet, perlu di dorong dan dioptimalkan.

Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam pelatihan dengan tema “Capaian Digitalisasi Transportasi Laut Untuk Logistik Indonesia” di Jakarta, Selasa (16/7). Seminar ini ialah penguatan dan sosialisasi capaian kerja sama dan integrasi aplikasi Direktorat Jenderal Perhubungan Bahari, utamanya Inaportnet, selaku bab dari National Single Window dan National Logistics Ecosystem (NLE). Adapun penerima pelatihan berasal dari 18 Kementerian/Lembaga.

“Sistem digital menjadi sesuatu terobosan. Oleh balasannya kalian terus laksanakan peningkatan, bahkan nanti akan ada sesuatu portal yang mampu mengakses ke seluruh Kementerian Perhubungan. Ini sejalan dengan instruksi Presiden bahwa aplikasi di semua Kementerian dan Pemda tak usah terlalu banyak, alasannya merupakan akan menghasilkan penduduk kian susah,” kata Budi dalam siaran pers, Rabu (17/7/2024).

Dalam layanan logistik transportasi laut, Kementerian Perhubungan memakai aplikasi Inaportnet yg mendatangkan transparansi lebih terukur dalam pelayanan di pelabuhan. Inaportnet ialah bab dari Indonesia National Single Window (INSW) yang ialah upaya Pemerintah Indonesia dalam memperlancar kapal masuk pelabuhan, kegiatan bongkar muat serta Bahtera meninggalkan pelabuhan. Hal tersebut sungguh kokoh terhadap lamanya kontainer berada di Pelabuhan.

Inaportnet sudah mencapai 264 UPT Pelabuhan Laut dan sudah terintegrasi dengan aplikasi perizinan yang yang lain lewat Forum Nasional Single Window (LNSW), utamanya pada 46 pelabuhan. “Kami selalu berkolaborasi antar kementerian dan Lembaga bagi memajukan pelayanan dan pengawasan, baik pada pelayanan dan perizinan Perahu, maupun pada tata cara kendali distribusi pemanfaatan sumber daya energi dan mineral dari hulu ke hilir. Dengan integrasi dan kerja sama ini, utamanya pada pengangkutan hilir di sektor minerba, terbukti turut menyumbang kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor kepelabuhanan,” terang Budi.

Budi menganggap implementasi NLE di Indonesia menjadi kian utama kalau dibilang dengan hasil Sidang Facilitation Committee ke-47 pada International Maritime Organization (IMO) tahun 2023 lalu. Hasil sidang tersebut sudah mengadopsi amandemen terhadap Convention on Facilitation of International Maritime Traffic atau yang disebut selaku FAL Convention, di mana seluruh negara anggota IMO wajib menerapkan Maritime Single Window akan 1 Januari 2024.

Penggunaan aplikasi Inaportnet selaku bab dari National Single Window dan NLE juga telah menawan perhatian sejumlah negara anggota IMO buat sedang studi banding ke Indonesia. Hal ini terjadi sehabis Kemenhub bareng LNSW mempresentasikan tata cara tersebut di depan Sidang Facilitation Committee di IMO London.

“Saya berharap terhadap seluruh lini Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan di pelabuhan biar tetap optimis terhadap perbaikan pelayanan dan dinamis dalam menghadapi tantangan global biar kami senantiasa bersiap bagi mengantisipasi pergantian yg terjadi,” ujar dia.

Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Perhubungan Bahari, Anthoni Arif Priadi, Asisten Deputi Menko Maritim dan Investasi, Djoko Hartoyo, Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan LNSW, Ircham Habib serta perwakilan tim Taktik Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

kementerian perhubunganinaportnetdigitalisasi pelabuhanmenteri perhubungan