Kepala Lkpp Tekankan Pentingnya Digitalisasi Buat Pengadaan Pemerintah

Kepala Forum Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menerangkan pentingnya digitalisasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Presiden RI Joko Widodo yg tertuang dalam Instruksi Kepala Negara Nomor 2 Tahun 2022.

Dalam acara Government Procurement Lembaga and Expo (GPFE) di Yogyakarta, Rabu (17/7), lelaki yang dekat disapa Hendi ini mengungkapkan salah satu inisiatif penting dalam digitalisasi yakni pengembangan platform katalog elektronik. Pengembangan ini menetapkan setiap produk yg terdaftar memamerkan pemberitahuan terkait TKDN, PDN, dan keterlibatan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (UMKK).

“Dengan lebih dari 7,5 juta produk tayang pada tahun 2023 dan nilai transaksi meraih Rp 196,7 Triliun, katalog elektronik menjadi instrumen yg vital dalam menetapkan ketersediaan barang/jasa yang cocok dengan kebijakan nasional,” terperinci Hendi dalam pemberitahuan tertulis, Selasa (23/7/2024).

Pihaknya juga menjalankan kenaikan pengawasan lewat katalog elektronik model 6 yang dilengkapi dengan fitur E-Audit. Ia berharap metode ini sanggup memperkuat transparansi dan efisiensi dalam pengadaan pemerintah, apalagi dengan adanya modus transaksi menyerupai pembelian berulang, pembelian produk baru, dan proses perundingan instan.

Berdasarkan catatan tahun 2023, belanja PDN sudah meraih Rp 582,55 Triliun, sedangkan belanja produk UMK-Koperasi meraih Rp 275,72 Triliun. Menurutnya, capaian ini mengatakan kontrak memiliki pengaruh dalam mendukung ekonomi domestik lewat pengadaan pemerintah.

Lebih lanjut,ia mengungkapkan Government Procurement Forum and Expo (GPFE) 2024 yg digelar berdampingan dengan Hospital Procurement Forum and Expo (HPFE) 2024 di Jogja Expo Center (JEC) pada 17-19 Juli 2024 ini menyinari sejumlah pemberitahuan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Khususnya terkait transformasi pengadaan di Indonesia dengan pendekatan yg berkonsentrasi pada penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pemberdayaan UMKK.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi sudah mengamanatkan LKPP buat mengembangkan penggunaan PDN dan produk UMKK. Jokowi juga mengamanatkan gampang-mudahan proses pengadaan barang/jasa sanggup dilaksanakan dengan lebih cepat, transparan, dan efisien.

Hendi berharap acara ini tak hanya menjadi ruang komunikasi dan penawaran khusus untuk para penyedia barang/jasa di Indonesia, tetapi juga menjadi wadah buat merespons isyarat Kepala Negara terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Ia mengatakan GPFE 2024 juga sanggup dimanfaatkan buat mendorong penggunaan katalog elektronik secara maksimal.

“Dengan semangat ‘Belanja Cepat, Cara Tepat’, peluangnya ke depan implementasi digitalisasi dalam pengadaan pemerintah sanggup kian memperkuat integritas dan keandalan pengadaan barang/jasa di Indonesia,” pesannya.

Dengan datangnya acara ini, ia berharap semua pihak sanggup terus berinovasi dan berkolaborasi meraih tujuan bareng untuk pengadaan yg lebih baik dan lebih kredibel di masa depan. Hasil faktual yg dibutuhkan yakni kenaikan belanja PDN dan UMKK untuk mengatakan kontrak memiliki pengaruh dalam mendukung ekonomi domestik lewat PBJ pemerintah.

lkppdigitalisasiHoegeng Awards 2025Baca dongeng inspiratif calon polisi referensi di siniSelengkapnya