Kompak! Luhut, Muhadjir & Hadi Tjahjanto Minta Pemanis Anggaran

Tiga menteri koordinator (Menko) di bawah Kabinet Indonesia Maju hari ini meminta restu Badan Anggaran dewan perwakilan rakyat RI bagi mendapat komplemen budget pada 2025. Usulan itu akan diperjuangkan biar disetujui.

“Terhadap pagunya kita setujui, terhadap usulannya kita perjuangkan bareng selaku bab dari janji legasi kalian terhadap para menko. Ketika itu disetujui, maka para menko kita anggap telah final membahas,” kata Ketua Banggar dewan perwakilan rakyat RI Said Abdullah dalam meeting kerja bareng para Menko, Rabu (5/6/2024).

Awalnya, Said menyampaikan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menganjurkan komplemen budget Rp 213,31 miliar. Dengan demikian lembaga yang dipimpin Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan itu mulai memiliki pagu budget Rp 487,40 miliar di 2025.

“Bidang Kemaritiman dan Investasi masih (butuh) Rp 213,312 miliar. Intinya jumlah pagu budget yang disarankan buat Kemenko Marves Rp 487,401 miliar,” beber Said.

Kemudian Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta komplemen budget Rp 26,25 miliar menjadi Rp 277 miliar.

“Kami olok-olokan penambahan budget tak banyak-banyak cuma Rp 26,25 miliar, adalah untuk kegiatan prioritas penghematan kemiskinan Rp 16,25 miliar, dulu inisiatif gres buat mendukung prioritas nasional dalam RKP 2025 Rp 10 miliar,” beber Muhadjir.

Lalu Menko Bidang Polhukam Hadi Tjahjanto menganjurkan komplemen budget Rp 168,6 miliar menjadi Rp 445,95 miliar. Kebutuhan itu disebut bagi melaksanakan kiprah dan fungsi Kemenko Polhukam dalam mempertahankan kondisi yang diinginkan buat merealisasikan akselerasi kemajuan ekonomi yg inklusif dan berkelanjutan.

“Dengan proposal komplemen budget tersebut, maka budget Kemenko Polhukam yang disarankan menjadi Rp 445,95 miliar dari Rp 277,31 miliar. Besar impian kalian biar pimpinan dan anggota Banggar sanggup menyepakati dan memperjuangkan proposal keperluan budget kita pada 2025,” tutur Hadi.

Berikut rincian keperluan komplemen budget Kemenko Polhukam:

1. Untuk derma kiprah teknis dan operasional Kemenko Polhukam di IKN sebesar Rp 82,2 miliar yg dimaksudkan bagi pelaksanaan pemindahan operasional Kemenko Polhukam ke IKN pada kloter pertama.
2. Pengukuran indeks demokrasi indonesia (IDI) sebesar Rp 2,3 miliar.
3. Rekomendasi kebijakan pengawalan/pengendalian kepemimpinan dan kiprah Indonesia pada lembaga internasional di bidang politik aturan dan keselamatan sebesar Rp 5,8 miliar.
4. Rekomendasi kebijakan bidang penegakkan hukum, permasalahan hukum, proses bisnis administrasi, peraturan pertukaran penanganan permasalahan pidana sebesar Rp 6 miliar.
5. Rekomendasi kebijakan bidang penguatan keselamatan laut, penguasaan teknologi pertahanan dan pembangunan pertahanan siber sebesar Rp 2,7 miliar.
6. Rekomendasi kebijakan bidang pemberantasan dan penindakan terhadap pelaku dan penyelenggara judi online dan pornografi online, penanganan pengungsi dari luar negeri, dan penanggulangan kebakaran hutan lahan sebesar Rp 6,7 miliar.
7. Rekomendasi kebijakan bidang kesatuan bangsa sebesar Rp 14,6 miliar yg dimaksudkan buat mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa transisi pemerintahan.
8. Dukungan pelaksanaan perencanaan, penganggaran, tata laksana dan keselamatan data informasi sebesar Rp 10 miliar.
9. Pengembangan metode pengelolaan dokumentasi dan informasi aturan sebesar Rp 313 juta.
10. Pemenuhan fasilitas dan prasarana Kemenko polhukam sebesar Rp 20 miliar.
11. Pemenuhan derma fasilitas dan prasarana, derma pelaksanaan pemantauan dan penilaian Kompolnas sebesar Rp 4,6 miliar.
12. Pemenuhan derma fasilitas dan prasarana Komjak RI sebesar Rp 10,2 miliar.

menteri koordinatorpemerintahanggaran