Pemerintah Kaji E-Commerce Milik Sendiri untuk UMKM

DENPASAR – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan platform digital untuk UMKM. Tujuannya adalah membangun ekosistem e-commerce nasional yang dikelola pemerintah, agar pelaku usaha kecil tidak lagi tertinggal dalam era digitalisasi.

“Ini merupakan terobosan agar kita bisa adaptif terhadap tantangan digitalisasi,” kata Maman di Denpasar, Bali, Kamis (16/1/2025).

Pemerintah Tanggap Terhadap Perubahan Perilaku Konsumen

Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap pergeseran perilaku belanja masyarakat. Meskipun berbagai pasar tradisional telah direvitalisasi menjadi pasar modern, banyak konsumen kini lebih memilih berbelanja secara online karena dianggap lebih praktis, cepat, dan hemat waktu.

Maman menegaskan bahwa tren ini perlu diantisipasi, dan pelaku UMKM perlu didorong agar bisa ikut serta dalam transformasi digital secara menyeluruh.

“Masalahnya bukan daya beli yang menurun, tapi cara orang belanja yang berubah drastis,” ungkapnya.

Dana Masyarakat Tak Tersalur untuk UMKM Digital

Lebih lanjut, ia menyampaikan kekhawatirannya terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang mengungkapkan sekitar Rp 900 triliun uang masyarakat mengalir ke aktivitas judi online. Ini menunjukkan bahwa perputaran dana publik tidak sepenuhnya mendukung sektor produktif seperti UMKM.

UMKM Terbebani Biaya E-Commerce Swasta

Banyak pelaku UMKM kesulitan bersaing di platform e-commerce swasta karena tingginya biaya iklan dan pajak layanan. Di beberapa kasus, biaya pemasangan iklan bisa mencapai 12% dari total transaksi, membuat margin keuntungan pelaku usaha menjadi sangat kecil.

“Pedagang di Tanah Abang mengaku enggan ikut jualan online karena biaya iklan terlalu tinggi,” kata Maman.

Solusi: Platform Digital Karya Pemerintah

Sebagai solusi konkret, Maman menyarankan agar pemerintah menghadirkan platform digital untuk UMKM yang ramah, efisien, dan tanpa beban biaya berlebihan. Platform ini bisa dikembangkan oleh BUMN atau BUMD, serta dilengkapi fitur-fitur khusus seperti bebas biaya iklan, dashboard penjualan sederhana, serta akses pembinaan dan pembiayaan.

Sinergi Digitalisasi UMKM Nasional

Pemerintah juga akan menggandeng kementerian lain, lembaga pelatihan, dan institusi keuangan untuk memastikan platform digital ini bukan hanya tempat jual beli, tetapi juga wadah pengembangan kapasitas usaha. Pelaku UMKM akan diberikan pelatihan digital marketing, manajemen stok, dan literasi keuangan agar lebih siap bersaing secara online.

“Kita ingin buat ekosistem, bukan sekadar lapak online. UMKM harus naik kelas lewat digitalisasi,” tutup Maman.

Dengan hadirnya platform digital untuk UMKM ini, diharapkan pelaku usaha mikro bisa lebih percaya diri menjangkau pasar yang lebih luas. Tak hanya nasional, bahkan peluang ekspor pun bisa terbuka melalui kerja sama strategis antar instansi. Pemerintah menargetkan platform ini mampu menjadi tonggak baru kebangkitan UMKM di tengah tantangan ekonomi digital.