Universitas Negeri Surabaya (Unesa) membuka 22 program studi baru yang dapat dipilih melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025. Sebelumnya, prodi-prodi ini hanya tersedia lewat jalur mandiri. Pendaftaran SNBP 2025 dijadwalkan mulai 4 Februari hingga 18 Februari 2025. Menariknya, dua dari prodi baru Unesa ini juga tersedia di jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). Menurut
Pemimpin Dunia Bahas Perlindungan Hak Anak Vatikan, 3 Februari 2025 – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menghadiri World Leaders Summit on Children’s Rights di Istana Apostolik Vatikan. Acara ini diprakarsai oleh Paus Fransiskus sebagai bentuk kepedulian atas kondisi anak-anak dunia yang masih menghadapi berbagai ancaman. KTT ini menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan hak
Februari adalah bulan yang penuh makna dan perayaan, baik untuk memperingati sejarah penting, menghormati hak-hak tertentu, maupun merayakan kebersamaan antar sesama. Pada tahun 2025, sejumlah hari besar, baik di tingkat nasional Indonesia maupun internasional, akan dirayakan. Artikel ini akan mengulas daftar hari-hari besar yang jatuh pada bulan Februari 2025, lengkap dengan informasi mengenai latar belakang
Pemerintah Lakukan Penilaian Proyek Strategis Nasional Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan penilaian periodik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN). Evaluasi tersebut dikoordinasikan oleh Komite Akselerasi Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dan dilakukan terhadap seluruh proyek strategis di berbagai sektor. Penilaian ini bertujuan untuk meninjau kembali efektivitas pelaksanaan proyek
Relokasi Warga Gaza Ditolak, Pemerintah Indonesia Dapat Dukungan Relokasi warga Gaza ditolak oleh Pemerintah Indonesia secara tegas. Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengapresiasi langkah ini karena dinilai memperkuat posisi Palestina. Menurutnya, relokasi justru memperpanjang penjajahan Israel dan menjauhkan rakyat Palestina dari kemerdekaan. Relokasi Warga Gaza Ditolak Karena Dinilai Rugikan
Pemerintah tengah menyiapkan surat edaran (SE) resmi mengenai libur sekolah selama Ramadan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengungkapkan bahwa SE ini sedang dirumuskan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar. “Mendikdasmen dan Menag sedang merencanakan surat edarannya (SE),” ujar Pratikno saat dikonfirmasi pada Rabu
Foto: Gubernur Lemhanas Ace Hasan Syadizily berbiara. (Kurniawan Fadilah/) Jakarta – Forum Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI menyebut indeks ketahanan nasional sepanjang tahun 2024 meraih skor 2,87. Angka ini dinilai berada dalam klasifikasi cukup handal menurut hasil Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas). “Indeks ketahanan nasional menurut hasil pengukuran Labkurtanas Lemhannas RI tahun 2024 berada di skor
Foto: Agung Pambudhy Jakarta – Ketua dewan perwakilan rakyat RI Puan Maharani meminta pemerintah buat mengantisipasi efek yg mau terjadi dengan peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan 1 Januari 2025. Ia juga berpesan biar peningkatan pajak mesti digunakan untuk peningkatan pelayanan buat rakyat. “Kami mengerti tujuan peningkatan PPN untuk memajukan
Foto: Antara Foto/Fransisco Carolio Jakarta – Pemerintah memunculkan hilirisasi selaku salah satu prioritas. Hilirisasi tersebut salah satunya dilaksanakan pada sawit. Untuk memacu hilirisasi ini, pemerintah mengerjakan antisipasi utamanya dalam bidang sumber daya insan (SDM) sehingga menyanggupi keperluan industri. Salah satunya dijalankan lewat pendidikan vokasi. Baca juga: Cuaca Buruk Bayangi Kenaikan Harga Minyak Goreng Salah sesuatu
Foto: Getty Images/Khanchit Khirisutchalual Jakarta – Pemerintah menetapkan planning peningkatan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 1%, dari 11% menjadi 12% pada 2025. Pertimbangan itu didasari atas ketetapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ihwal Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). “Asumsi tax ratio yang disetujui di Undang-Undang APBN kami itu telah 12%. Karena memang Undang-Undang APBN yg diketok