Jakarta –
Kementerian ESDM menganjurkan lifting minyak dan gas bumi (migas) pada tahun 2025 meraih 1,583-1,648 juta barel setara minyak per hari (BOEPD). Lifting itu terdiri lifting minyak 580 ribu-601 ribu BOPD dan lifting gas 1,003 juta-1,047 juta BOEPD.
Pimpinan Komisi VII dewan perwakilan rakyat RI Eddy Soeparno menyodorkan keresahan kepada penurunan bikinan minyak bumi selaku materi baku BBM yg anjlok hingga 200 ribu barel dalam 5-6 tahun terakhir.
Ad interim itu batas atas tawaran lifting migas pada RAPBN 2025 sekitar 0,02 juta BOEPD lebih rendah ketimbang target lifting migas pada APBN 2024, yaitu sebesar 1,668 juta BOEPD. Eddy mendorong pemerintah bagi melakukan akselerasi transisi energi menuju energi terbarukan.
“Ketika kita memajukan bikinan dan produktivitas kita di sektor migas, saya tegaskan bahwa di dikala yang serupa kita jangan kendor mengakselerasi transisi energi kami bagi memajukan bauran energi terbarukan,” kata Eddy dalam keterangannya, ditulis Jumat (21/6/2024).
| Baca juga: Cost Recovery Diusulkan Naik, Kontraktor Migas Usul Ganti Kontrak? |
Eddy yang juga Sekjen PAN ini konsisten pada tawaran kebijakannya untuk merealisasikan kemandirian energi dengan mempercepat transisi energi menuju energi terbarukan.
“Jadi dalam rangka kita meminimalisir ketergantungan pada impor dan energi fosil, kita mesti mengakselerasi penggunaan energi terbarukan. Sumbernya banyak, kami dapat memakai matahari solar, angin juga sedang dikembangkan, begitu pula Geotermal. Akselerasi mesti dijalankan biar kita mampu meminimalisir impor energi yg selama ini menyedot devisa negara,” ungkapnya.
Eddy mengakui, tantangan paling besar di sektor energi modern terbarukan merupakan investasi yg mahal dan proses pengembangannya yg relatif panjang.
“Ketika kami membangun PLTU batubara itu butuh kurang lebih beberapa tahun. Untuk membangun geotermal itu dibutuhkan kurang lebih tujuh hingga delapan tahun ya. Nah, sebab investasi besar, pasti biayanya juga lebih tinggi ketimbang tarif energi fosil yg lainnya.
“Terobosan buat menangani tarif, pembebasan lahan, keharusan pemenuhan TKDN merupakan duduk permasalahan teknis dan bukan mendasar yg aku yakini dapat dicari jalan keluarnya.” tegasnya.
Eddy menjelaskan, Komisi VII dewan perwakilan rakyat RI selalu sedang pengawasan kepada duduk permasalahan impor BBM ini tergolong duduk permasalahan penurunan lifting migas, tapi memamerkan atensi sarat pada transisi menuju energi terbarukan.
“Yang terpenting merupakan jangan hingga kalian terlalu terkooptasi atau konsentrasi pada acara kalian di sektor energi fosil dan berlangsung lambat dalam membuatkan sektor energi terbarukan. Karena itu kita meminta Pertamina dan PLN selaku pelaku jerih payah yg paling secara biasa dikuasai di sektor itu dapat kemudian memajukan kinerjanya untuk meraih Percepatan perkembangan energi yang lebih terbarukan,” tutup Anggota dewan perwakilan rakyat RI Dapil Kota Bogor dan Cianjur ini.
